Pemenuhan pangan tidak hanya secara kuantitas atau pemerataan distribusi pangan tetapi juga secara kualitas. Pada saat ini, masyarakat global menghadapi tantangan dalam menyediakan pangan untuk 10 Miliar penduduk pada tahun 2050. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk pada
tahun 2050 diperlukan peningkatan produksi pertanian sekitar 70 persen. Meskipun dari sisi kelembagaan (institusi) dan aspek legal (regulasi) terkait ketahanan pangan sudah memadai, namun demikian untuk memantapkan ketahanan atau kedaulatan pangan nasional tetap diperlukan usaha yang lebih keras dari berbagai pemangku kepentingan. Indonesia memiliki pekerjaan besar untuk menyediakan pangan yang cukup dan berkualitas untuk 300 juta jiwa pada tahun 2050. Dalam upaya merespons hal tersebut Pusat Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani LPPM UNS menyelenggarakan Webinar dengan tema : “Memantapkan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Penguatan Kelembagaan Petani”.
Acara tersebut dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari mahasiswa pertanian serta instansi lain baik akademik maupun pemerintahan dengan mayoritas berasal dari instansi pemerintahan (Kementerian Pertanian dan sejenisnya). Webinar yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021 tersebut menghadirkan 4 (empat) narasumber yang ahli dalam bidang pangan serta kelembagaan. Keempat narasumber tersebut ialah : Dr. Sarwo Edhy, SP, MM selaku Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI, Ir. Agus Waryanto, S. IP, MM selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, H. Sumanto, SH selaku Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Dr. Ir. Edi Waluyo, MM selaku Ketua Sekretariat Nasional BUMP Indonesia dan dipandu oleh Moderator, Widiyanto S.P., M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani LPPM UNS.
Dr. Sarwo Edhy, S.P.,M.M selaku pembicara pertama yang mengangkat topik “Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional Melalui Revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) menyebutkan bahwa pentingnya pengembangan cadangan pangan dengan tujuan untuk memperkuat cadangan pangan masyarakat desa, antisipasi terjadinya kerawanan pangan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2021 total jumlah pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) mencapai 4.373 LPM yang tersebar di 388 Kab/Kota, 33 Provinsi di Indonesia dimana Kabupaten Grobogan merupakan Kabupaten dengan jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) terbanyak se Jawa Tengah yaitu sebanyak 56 LPM. Dr. Sarwo Edhy, S.P.,M.M juga menyampaikan peran dari daerah dalam penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yaitu berasal dari alokasi APBD melalui pembangunan fisik lumbung dan sarana pendukung, pengisian lumbung untuk modal awal dan renovasi fisik lumbung, serta melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap keberjalanan lumbung pangan masyarakat tersebut. Harapannya setiap LPM yang ada di Indonesia bisa mengupgrade menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang merupakan kelembagaan usaha berbadan hukum yang menyinergikan kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan secara korporasi yang berorientasi keuntungan untuk mendorong kemandirian petani.
Berbicara tentang pangan, tentu tidak terlepas dari regulasi terkait dengan kebijakan pangan, materi kedua tersebut disampaikan oleh Ir. Agus Wariyanto, S.IP., M.M yang mengangkat topik “Inovasi Kebijakan Pangan sebagai Exit Strategy Ketahanan Pangan Daerah. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa terdapat 3 (tiga) pilar ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi dan keamanan pangan. Beliau juga menjelaskan bahwa covid 19 yang telah melanda Indonesia telah membawa dampak terhadap berbagai sektor khususnya pada sektor pangan yaitu dengan turunnya konsumsi dan daya beli masyarakat, terhambatnya distribusi pangan antarwilayah dan antar waktu serta terjadinya fluktuasi harga pangan. Beliau juga menambahkan peran adanya Toko Tani Indonesia dalam penyediaan pangan, pertanian keluarga sebagai alternatif masa depan dunia, optimalisasi pemanfaatan pekarangan (OPP), peran perempuan dan keluarga petani serta peran milenial dan digitalisasi dalam pemasaran produk pertanian. Terakhir, beliau menambahkan strategi penguatan ketahanan pangan bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain: kolaborasi, konsolidasi dan integrasi & sinergi serta meminimalkan individualistic-egosektoral, harus bergandeng tangan (gotong royong) diantara para pemangku kepentingan (multistakeholders) dengan jejaring dan konektivitas mata rantai secara sistemik guna menghasilkan terobosan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi.
Dilanjutkan oleh narasumber ketiga yaitu H. Sumanto, S.H yang mengangkat topik “Agar Petani Sejahtera dan Pangan Terjaga, Cabut Subsidi Pupuk” beliau menyampaikan bahwa petani, nelayan dan peternak berperan penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan namun hingga saat ini belum ada kesejahteraan bagi mereka, untuk itu Komisi B DPRD Jawa Tengah memiliki inisiatif untuk membentuk raperda tentang Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Beliau juga memberikan rekomendasi agar petani sejahtera yaitu dengan pembelian gabah petani seharga Rp. 5.500 kenakan pajak 2%.
Dr. Ir. Edi Waluyo, MM selaku pembicara terakhir menambahkan terkait dengan “Optimalisasi Kelembagaan Petani Melalui Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Dalam paparannya beliau menjelaskan terkait landasan hukum atau dasar hukum terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani serta memaparkan mengenai strategi pengembangan kawasan pangan di pedesaan dimana BUMP menjadi jembatan antara penguatan kelembagaan di masyarakat pedesaan menuju stabilisasi kawasan pangan sebagai produsen pangan.