Krisis pangan telah menjadi isu dunia saat ini, hingga FAO menggambarkan krisis pangan sebagai situasi di mana kerawanan pangan yang parah dan kekurangan gizi meningkat di tingkat lokal dan nasional. Menurut prediksi, di masa depan 80% dari total produksi pangan akan dikonsumsi oleh penduduk perkotaan. Kemampuan pertanian kota untuk menyediakan pangan masih sangat terbatas, kota hanya dapat memperoleh sebagian besar pangan mereka dari daerah sekitarnya. salah satu kota tersebut adalah Kota Surakarta. Sebagai dukungan terhadap kebijakan penjaminan pemenuhan dan pengelolaan pangan ke depan, Kota Surakarta telah ikut menandatangani Pakta Milan dan Deklarasi Glasgow terkait dengan perwujudan Kota Cerdas Pangan. Hal tersebut guna mendukung pencapaian 6 pilar yang meliputi tata kelola bidang pangan; pola makan dan gizi berkelanjutan; keadilan sosial dan ekonomi; produksi pangan; pasokan dan distribusi pangan; dan pengelolaan sampah pangan.

Dalam rangka mendukung pembangunan sistem pangan perkotaan yang berkelanjutan sesuai kesepakatan global melalui Pakta Milan (Milan Urban Food Policy Pact), Pusat Studi perlindungan dan pemberdayaan Petani LPPM UNS melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Pakta Milan di Kota Surakarta”  pada Selasa 18 Juli 2023 di LPPM UNS. FGD dihadiri oleh beberapa perwakilan baik unsur pemerintah (BAPPEDA Bidang Ekonomi &SDA, BAPPEDA Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah), unsur akademisi (LPPM UTP, LPPM UNIBA, LPPM UNISRI, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah), Komunitas (Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), Carefood, Yayasan Gita Pertiwi), dan unsur bisnis Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).